JAKARTA, Golddestek.com – Presiden Republik Indonesia merespons cepat laporan terkini mengenai bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kepala Negara langsung mengeluarkan instruksi khusus kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Panglima TNI pada Minggu malam (21/12/2025).

Presiden memerintahkan jajarannya untuk segera mengirimkan tambahan alat berat ke lokasi bencana. Langkah ini bertujuan membuka akses jalan yang masih tertutup material longsor, sehingga bantuan logistik dapat masuk ke desa-desa terisolir.

Prioritaskan Keselamatan Warga

Dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Presiden menegaskan bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Beliau meminta Tim SAR gabungan untuk bekerja all out dalam mencari korban hilang yang datanya terus bergerak dinamis.

“Saya memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan personel tambahan. Kita harus menembus wilayah yang terisolir secepat mungkin. Jangan sampai ada warga yang tidak makan atau tidak mendapatkan perawatan medis,” tegas Presiden.

Pemerintah Pusat juga langsung memberangkatkan pesawat Hercules milik TNI AU yang membawa bantuan logistik darurat, tenda pengungsian, dan tim dokter spesialis dari Jakarta menuju Aceh malam ini.

Perbaiki Infrastruktur Vital

Selain fokus pada evakuasi, Presiden juga menyoroti kerusakan infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat tugas khusus untuk segera memasang jembatan bailey (jembatan darurat) guna menyambung kembali jalur transportasi utama yang putus.

“Menteri PU sudah saya hubungi. Beliau menyanggupi untuk mengirimkan tim teknis dan jembatan darurat malam ini juga. Kita harus memulihkan akses agar ekonomi warga tidak mati total,” tambah Presiden.

Langkah cepat Istana ini merespons jumlah korban jiwa di Bener Meriah yang telah menyentuh angka 30 orang. Pemerintah berharap penambahan armada dan personel ini dapat mempercepat masa tanggap darurat dan meminimalisir dampak lanjutan bencana.

Jakarta — Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmen memperbaiki pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan asupan sehat dan berkualitas bagi penerima manfaat di seluruh provinsi. Program ini yang digagas sejak awal tahun 2025 menjadi bagian dari upaya meningkatkan gizi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Pemerintah menyatakan fokus utama saat ini adalah penguatan standar keamanan makanan sebelum dibagikan, termasuk pengujian mutu di dapur-dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah. Langkah tersebut menyusul laporan beberapa kasus keracunan yang memicu evaluasi internal dan penyesuaian prosedur pengolahan.

Presiden menekankan pentingnya kualitas gizi dari makanan yang disalurkan serta kesejahteraan para tenaga yang terlibat dalam distribusi. Siaran pers pemerintah menyebutkan bahwa alat pemeriksaan dan prosedur kebersihan kini menjadi bagian standar operasional baru di setiap dapur MBG.

Program besar ini telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah dan ibu hamil, serta terus berkembang ke daerah-daerah yang belum terlayani. Pemerintah juga tengah mempersiapkan anggaran dan dukungan kebijakan untuk memperluas cakupan layanan di tahun mendatang.

Pengamat kesehatan masyarakat menilai, meskipun tantangan masih ada, langkah korektif pemerintah menunjukkan respons cepat terhadap isu kesehatan publik dan menjadi dasar kuat bagi keberlanjutan program makanan bergizi nasional.

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat gerakan bantuan bagi warga terdampak banjir di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta lembaga terkait untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan logistik, layanan kesehatan, serta dukungan bagi warga yang harus mengungsi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah pemulihan awal, termasuk perbaikan fasilitas umum dan akses jalan yang terdampak banjir.

Di lapangan, aparat dan relawan bekerja sama dalam proses evakuasi dan pendistribusian bantuan. Pemerintah daerah diminta aktif melakukan pendataan agar kebutuhan warga dapat terpenuhi sesuai kondisi masing-masing wilayah.

Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama. Diharapkan, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dapat mempercepat pemulihan serta membantu warga terdampak kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara bertahap.