Kontroversi Penghapusan Liputan Banjir Bandang Aceh, Publik Soroti Transparansi Informasi

Penghapusan sejumlah liputan media yang menayangkan secara langsung kondisi korban banjir bandang di Aceh memicu polemik dan kritik dari publik. Peristiwa ini terjadi di tengah pemerintahan Prabowo–Gibran dan menimbulkan pertanyaan terkait komitmen terhadap transparansi serta kebebasan pers, khususnya dalam situasi bencana.

Sejumlah pihak menilai penghapusan tayangan tersebut janggal karena informasi yang disampaikan merupakan kondisi faktual di lapangan dan berkaitan langsung dengan kepentingan publik, terutama soal keselamatan korban dan penanganan bencana. Liputan langsung dianggap penting untuk memastikan akuntabilitas serta mendorong respons cepat dari pihak terkait.

Pengamat media mengingatkan bahwa intervensi atau penghapusan konten jurnalistik tanpa penjelasan yang jelas berpotensi menimbulkan kecurigaan publik dan merusak kepercayaan terhadap informasi resmi. Mereka menegaskan bahwa dalam konteks bencana, keterbukaan informasi justru dibutuhkan agar bantuan dan kebijakan dapat tepat sasaran.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi yang komprehensif mengenai alasan penghapusan liputan tersebut. Desakan agar pemerintah dan lembaga terkait memberikan klarifikasi terbuka terus menguat, demi menjaga prinsip demokrasi, kebebasan pers, dan hak masyarakat atas informasi yang benar.